Unjuk rasa atau aksi damai menuntut Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Kadis Dagperind) Kabupaten Muba Nwardi Endang dicopot atau mundur, yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Aspirasi Nusantara ( DPD LAN) Kabupaten Muba pada hari Rabu, 08/10/2025 sempat diwarnai ucapan caci maki yang sarkastis.
Aksi damai yang dimotori oleh Ketua DPD LAN Muba, Fitriandi, S.Sos dan Abdul Halim, aktivis senior Sekayu tersebut, menyoroti banyaknya hal negatif, ketimpangan, ketidakberesan serta kejanggalan yang seharusnya menjadi tanggungjawab Dinas Dagperind Muba.
Dalam orasinya, Halim sangat menyesalkan sewaktu event Muba Expo, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Muba, dalam hal ini Disdagperind yang berlangsung dari tanggal 28 September sampai 04 Oktober 2025, mengundang artis setengah telanjang yang memamerkan celana dalam dan buah dada.
"Itu (mengundang artis setengah telanjang) tidak bermoral dan tidak mendidik, karena itu kami minta Bupati Muba segera mengevaluasi dan menindak Kepala Dinas (Kadis) Dagperind, kami anggap gagal dalam pelaksanaan. Kami mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh Dinas Dagperind Muba. Kami nilai kegiatan ini rawan (terindikasi) korupsi, karena itu kami minta Bupati Muba segera copot Kepala Dinas (Dagperind Muba)," ujar Halim.
Halim juga menyesalkan Muba Expo 2025 diadakan di Jalan Protokol sehingga menghambat mobilitas lalulintas masyarakat, selama satu minggu.
Koordinator Aksi, Fitriandi menduga ada pungli di kegiatan Muba Expo, setiap tenda atau stand (ada ratusan tenda dan stand) dipungut tiga juta rupiah (Rp.3.000.000,-) per stand.
"Kemana uang tersebut apa kalian makan atau bagi-bagi. Dinas Perdagangan harus memberikan klarifikasi, itu uang rakyat," tandasnya.
"Kami meminta Aparat Penegak Hukum (APH) nantinya memeriksa proyek pembelian lahan perluasan Pasar Randik, yang menelan anggaran lebih 3 milyar, tahun anggaran 2023/2024, sampai sekarang lahan itu tidak dimanfaatkan," tambahnya.
Fitriandi juga menyoroti banyaknya lokal di Pasar Randik yang kosong tidak dimanfaatkan, itu banyak para mafia pemiliknya, ujarnya. Ia juga mempertanyakan jasa konsultan pembuatan DED Pasar Randik (2024) yang menghabiskan anggaran hampir satu miliar rupiah, sampai sekarang pasar sesuai DED tersebut belum ada.
Masih banyak yang disoroti oleh Fitriandi, seperti Rumah Gambo yang tidak ada aktivitasnya, dan Rumah Kemasan yang tidak dimanfaatkan dan penimbunan tanahnya dar galian C ilegal.
"Banyak sekali kasus korupsi di Dinas Perdagangan ini yang terstruktur, terorganisir dan masif dilakukan oleh para mafia, para Kabid dan Kepala Dinasnya ikut terlibat," tandasnya.
Menanggapi aksi tersebut Kadis Dagperind Muba melalui Kabid Pasar, Supriyanto, mengatakan bahwa (ia selaku Kabid Pasar) itu bukan tanggung jawabnya, itu tanggung jawab Kabid Profesi, tetapi karena dirinya ditugaskan untuk menemui massa aksi maka ia akan menjawab semampunya. Pada dasarnya ia berterimakasih atas kritik yang disampaikan massa aksi, untuk menjadi bahan evaluasi.
Mengenai pengadaan lahan pengembangan Pasar Randik tahun 2024, kita sudah punya DED. Pasar Randik akan dijadikan Ikon Kabupaten Muba. Area sarana pendukung Pasar Randik kurang memadai, area parkir tidak ada, sering terjadi kemacetan. Kami ingin Pasar Kabupaten Muba ini menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten lainnya. Kebutuhan Pasar Randik itu lima hektar, Pasar lama baru dua hektar. Kita bangga kalau kota Sekayu memiliki sarana perdagangan yang memadai, sehingga perekonomian kita menjadi baik. Begitupun pasar-paaar di kecamatan selain Sekayu, sarana prasarananya kurang, terangnya.
"Makanya kita harus berpikir sepuluh sampai dua puluh tahun kedepan. Beri kesempatan kami, kami akan bekerja lebih baik dengan perencanaan yang baik. Kalau tidak kita rencanakan dari sekarang kapan lagi. Tugas pemerintah adalah menyediakan sarana perdagangan yang memadai, efektif, sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat," terangnya. (Ag)
