Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Lanjutan Perbaikan Jembatan P6 Lalan yang berlangsung di Ruang Banmus DPRD Musi Banyuasin (Muba), pada hari Selasa, 30/9/2025, terungkap bahwa pihak Asosiasi Perusahaan Pengguna Alur Lalulintas Bawah Jembatan P6 Lalan (AP6L) diduga tidak profesional dan sekaligus tidak transparan, serta manipulatif.
Hal mana terungkap saat Tokoh masyarakat, penggagas RDPU, yang juga mantan Penjabat Bupati Muba, H.M. Yusnin, mendesak Ketua AP6L, Kumala Holoan Pasaribu, agar memaparkan secara transparan, berapa besaran biaya yang dibutuhkan untuk Revitalisasi Jembatan P6 Lalan, berapa dana yang sudah terkumpul, perusahaan-perusahaan mana yang sudah berkontribusi dan yang belum, berapa besar dana yang sudah digunakan untuk membangun, sudah berapa persen progres fisik pembangunan jembatan.
Kumala merespon dengan mengatakan pihaknya mempunyai data yang detil (rinci dan akuntabel). Ia mengatakan ada dua tipe penerimaan, yaitu:
1. Dana Talangan: 17.900.000.000 (tujuh belas miliar sembilan ratus juta rupiah)
2. Dana Non Talangan: 1.720.818.000 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
Menurut Kumala jumlah kedua penerimaan tersebut adalah 19.130.018.000 (sembilan belas miliar seratus tiga puluh juta delapan belas ribu rupiah). Kumala memaparkan itu secara lisan, tidak ditayangkan di layar proyektor, khususnya Dana Non Talangan. Menurut penulis penjumlahan tersebut salah, seharusnya jumlahnya 19.620.018.000 (sembilan belas miliar enam ratus dua puluh juta delapan belas ribu rupiah) jadi terpaut 490 juta rupiah atau hampir setengah miliar rupiah. Diduga kesalahan ini bukan tidak disengaja tapi disengaja, karena sebelumnya ia mengatakan punya data yang detil dan resmi (tertulis).
Yang kedua, Kumala mengatakan total kontribusi perusahaan dibawah AP6L seluruhnya 17.900.000.000 dari total komitmen kontribusi 56.100.000.000, tetapi ketika dikoreksi oleh Pimpinan Rapat, Afitni J Gumay, yang mengatakan berdasarkan data yang ia terima total kontribusi 18.200.000.000, Kumala mengaku bahwa ia salah dengan mengatakan angka tersebut terkoreksi.
Yang ketiga, dan yang fatal sekaligus memalukan, adalah ketika Yusnin, mendesak dengan pertanyaan, apakah ada dana talangan? Karena menurutnya antara dana talangan dan dana kontribusi itu berbeda, kalau dana talangan itu dana untuk menutupi dulu kekurangan yang ada (sifatnya pinjaman), sedangkan dana kontribusi adalah dana/uang yang telah diberikan sebagai bentuk komitmen perusahaan untuk membangun Jembatan yang roboh (bukan pinjaman).
"Kalau ada dana talangan, itu pakai dana siapa untuk menalangi, karena yang anda kumpulkan ini dana kontribusi?" Tanya Yusnin.
Waktu itu ada pertemuan dengan Pj Gubernur, sebelum ada komitmen dari perusahaan penabrak. Kami tetap berkomitmen agar alur dibuka. Kami waktu itu kasih statement talangan, akan menalangi. Besoknya dari perusahaan-perusahaan (stakeholders) ada komitmen sehingga rencana talangan tidak jadi, terang Kumala Holomoan.
Dengan demikian forum rapat menyimpulkan tidak ada Dana Talangan. Ini berbeda dengan paparan yang disampaikan Ketua AP6L Kumala Holomoan di awal Rapat, yang mengatakan bahwa ada dua sumber penerimaan Asosiasi yaitu Dana Talangan 17,900.000.000, dan Non Talangan 1,720.818.000.
Selain tidak profesional, AP6L diduga juga tidak transparan. Hal mana terungkap saat Iwan Aldes, Tokoh masyarakat Lalan yang juga sebagai Wakil Ketua II AP6L, mengaku tidak pernah diberitahu oleh pimpinan AP6L mengenai besaran anggaran yang terkumpul, perusahaan mana yang sudah dan yang belum berkontribusi. Iwan juga mengatakan di Grup WA Asosiasi dan Grup WA perusahaan, vakum (tidak ada dialog interaktif dan informasi).
Salah satu peserta rapat, seorang Tokoh Pemuda sekaligus Aktivis Muba, Satoto Waliyun, mengatakan bahwa AP6L tidak pernah memberitahu perusahaan-perusahaan yang telah berkontribusi, dipakai untuk apa saja uang mereka, juga tidak memberikan informasi progres perbaikan Jembatan. Karena itu Ia meminta agar keuangan AP6L di audit oleh pihak yang berkompeten.
Sementara itu Wakil Ketua Rapat yang juga Wakil Ketua I DPRD Muba, Irwin Zulyani, menyesalkan presentasi yang dilakukan oleh Pihak Kontraktor Revitalisasi Jembatan P6 Lalan, PT Ciawenindo Mitra Perkasa, dimana saat memaparkan progres pembangunan jembatan, hanya menayangkan slide berupa angka-angka, tidak ada tayangan foto-foto dan video yang memperlihatkan progres terbaru pembangunan Jembatan.
Camat Lalan, Jamian, dalam kesempatan rapat itu, menyebutkan bahwa sudah dua minggu biaya penyebrangan masyarakat Lalan belum dibayar oleh AP6L.
Sehubungan banyaknya perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi, yang sudah berkomitmen untuk berkontribusi, tetapi masih belum memberikan kontribusi, Ketua RDPU sekaligus Ketua DPRD Muba, Afitni Junaidi Gumay, mengajukan pertanyaan kepada Kumala: Apakah Ketua AP6L saat mengadakan perjanjian dengan perusahaan-perusahaan (stakeholders) menggunakan jasa Notaris (supaya ada ikatan dan kekuatan hukum), Kumala menjawab "tidak".
Revitalisasi Jembatan P6 Lalan, Kabupaten Muba, yang roboh akibat ditubruk Tongkang Batubara pada Senin malam, tanggal 12 Agustus 2024 lalu, ditargetkan akan selesai pada akhir Desember 2025. Dan apabila sampai 31 Desember 2025 masih belum rampung, maka tokoh-tokoh masyarakat bersama-sama dengan penduduk Muba, khususnya penduduk Kecamatan Lalan, akan menutup akses lalu lintas kapal di bawah Jembatan P6 Lalan.
Hadir dalam rapat: Ketua, Wakil Ketua I, II, Ketua Komisi II, IV, anggota DPRD Muba dari Komisi I,II,III dan IV, Para Staf Setwan Muba, Wakil dari KSOP Palembang, Asisten II, Wakil Kabag Hukum Setda Muba, Kadishub, Irbansus Inspektorat, Wakil dari Dinas PUPR Muba, Ketua AP6L, Kontraktor PT Ciawenindo Mitra Perkasa, Utusan dari beberapa Perusahaan yang tergabung dalam Asosiasi, Tokoh-Tokoh Masyarakat, serta Beberapa Aktivis Muba. (Ags)
